SUNGAI PENUH– Keterlambatan pencairan gaji ke-13 ASN di Kota Sungai Penuh bukan sekadar persoalan teknis. Lebih dari itu, kondisi ini mulai memunculkan pertanyaan serius terkait tata kelola keuangan daerah.
Di tengah kebutuhan pegawai yang meningkat, terutama menjelang tahun ajaran baru, hak yang seharusnya rutin diterima justru tertahan tanpa kepastian waktu. Pemerintah daerah berdalih masih menunggu transfer dana dari pusat. Namun alasan ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik.
Fakta bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) telah habis digunakan untuk belanja rutin memunculkan pertanyaan lanjutan: apakah perencanaan anggaran telah disusun dengan matang? Ataukah terdapat persoalan dalam pengelolaan prioritas keuangan daerah?
BACA JUGA:Pemkot Sungai Penuh Lantik 56 Pejabat, Perkuat Kinerja dan Pelayanan Publik
Dengan kebutuhan mencapai Rp18 miliar, keterlambatan ini jelas bukan angka kecil. Dampaknya pun tidak ringan, karena menyangkut daya beli dan stabilitas ekonomi keluarga ASN yang selama ini mengandalkan gaji ke-13 sebagai penopang tambahan.
Sorotan DPRD menjadi sinyal bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ketika lembaga legislatif sendiri mengaku terkejut, publik tentu berhak mempertanyakan koordinasi dan komunikasi di internal pemerintahan.
Transparansi menjadi kata kunci yang kini dituntut. Tanpa penjelasan terbuka, ruang spekulasi akan terus melebar dan berpotensi menggerus kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Di sisi lain, ketergantungan penuh pada transfer pusat juga memperlihatkan rapuhnya kemandirian fiskal daerah. Situasi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar menunggu dana turun.
BACA JUGA:Didesak Gunakan Hak Angket, DPRD Kota Jambi Dinilai Setengah Hati Sikapi Polemik Sampah
Kini, yang dinanti bukan hanya pencairan gaji ke-13, tetapi juga keberanian pemerintah untuk membuka kondisi sebenarnya. Sebab di balik angka Rp18 miliar, ada ribuan ASN yang menggantungkan harapan pada kepastian, bukan sekadar janji. (*)
SUNGAI PENUH – Kerusakan jalan di Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, mulai menunjukkan tanda-tanda serius. Retakan mema
Read more
SUNGAI PENUH – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai dihantui ketidakpastian masa depan setelah kontrak kerja mereka di
Read more
SUNGAIPENUH-Pemerintah Kota Sungai Penuh resmi menutup pintu bagi perekrutan tenaga honorer baru di seluruh perangkat daerah. Kebijakan tersebut diber
Read more
JAMBI– Meski proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri Kota Jambi untuk Tahun Ajaran 2026/2027 resmi ditutup pada 27 Juni 2026, mas
Read more
JAMBI-Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan optimisme mereka bahwa Geopark Merangin akan terus diakui sebagai bagian dari UNESCO Global Geoparks. Keyak
Read more
JAMBI - Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Jambi sebagai langkah memperbarui basis data e
Read more