Praktik Perdagangan Pupuk Subsidi di Muaro Jambi Dibongkar, Ratusan Karung Diamankan Polisi

MUARO JAMMBI— Aparat Kepolisian Daerah Jambi berhasil membongkar dugaan penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam operasi tersebut, polisi menyita satu truk berisi puluhan ton pupuk urea subsidi yang diduga diperjualbelikan di luar ketentuan.

Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jambi setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya aktivitas distribusi pupuk yang tidak sesuai peruntukan. Dari hasil penelusuran di lapangan, petugas menemukan ratusan karung pupuk yang telah dipindahkan ke sebuah lokasi penyimpanan di rumah warga.

Dari pengembangan penyelidikan, petugas kemudian mengamankan satu unit truk yang digunakan untuk mengangkut pupuk tersebut. Total barang bukti yang diamankan mencapai 147 karung atau sekitar 7,35 ton pupuk urea bersubsidi.

Wadirkrimsus Polda Jambi, AKBP Agung Basuki, menyebut temuan ini mengarah pada praktik perdagangan pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Distribusi tersebut diduga tidak mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan melalui sistem RDKK.

Dalam proses penyidikan, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka yang diduga memiliki peran berbeda dalam rantai distribusi dan penjualan pupuk tersebut. Mereka diduga terhubung dengan pemasok dari luar daerah.

Modus yang digunakan yakni membeli pupuk bersubsidi dengan harga tertentu dari pemasok, kemudian menjual kembali dengan harga lebih tinggi di luar ketentuan resmi pemerintah. Selisih harga tersebut menjadi indikasi adanya praktik keuntungan ilegal dari distribusi barang bersubsidi.

Selain pupuk, polisi juga mengamankan kendaraan angkut serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan transaksi penjualan. Seluruh barang bukti kini telah diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Keempat tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Jambi. Penyidik juga masih mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan distribusi lain yang turut terlibat dalam peredaran pupuk subsidi di luar jalur resmi.