Al Haris Rombak 13 Pejabat Eselon II, Tandry Adi Negara Pimpin Bappeda Jambi

JAMBI– Gubernur Jambi Al Haris melantik dan mengambil sumpah 13 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Jumat (9/10/2026). Sejumlah posisi strategis berganti pejabat, mulai dari perencanaan pembangunan, pengawasan internal, hingga sektor energi dan perhubungan.

Salah satu perubahan penting terjadi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi. Tandry Adi Negara yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kini dipercaya memimpin lembaga yang berperan dalam merumuskan arah dan prioritas pembangunan daerah.

Posisi Kepala Dinas ESDM selanjutnya diisi Ahmad Bestari. Pergeseran juga terjadi pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, menandai penataan kembali jajaran birokrasi di lingkup Pemprov Jambi.

BACA JUGA:Aksi Aliansi Rakyat Jambi Marah Memanas, Pagar Kantor Gubernur Jebol

Muhammad Ali Zaini yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa kini menduduki posisi Inspektur Daerah Provinsi Jambi. Sementara itu, Novriadi bergeser dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Kepala Dinas Perhubungan.

Jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selanjutnya diisi Imron Rosyadi, yang sebelumnya memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Posisi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kemudian dipercayakan kepada Ariansyah, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika masih kosong dan direncanakan akan diisi melalui mekanisme lelang jabatan.

Al Haris Tekankan Kekompakan dan Evaluasi Kinerja

Dalam arahannya, Al Haris mengingatkan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan penegasan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kinerja. Ia meminta seluruh pejabat membangun koordinasi lintas sektor dan tidak terjebak pada kepentingan masing-masing OPD.

“Karena kita satu tim, tim ini harus kompak dan solid di lapangan. Jangan ada yang merasa ini bukan tugas saya,” tegas Al Haris.

Untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai target, gubernur menginstruksikan para asisten agar memimpin rapat evaluasi bulanan bersama OPD di bawah koordinasi masing-masing. Hambatan pelaksanaan program diminta segera dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, sehingga persoalan tidak berlarut-larut dan mengganggu pencapaian target pembangunan.

Arahan tersebut menempatkan koordinasi dan evaluasi sebagai bagian penting dalam mengukur efektivitas kerja birokrasi. Para pejabat dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memastikan program pemerintah benar-benar terlaksana di lapangan.

Stunting dan Karhutla Jadi Perhatian

Al Haris secara khusus menyoroti upaya penurunan angka stunting dan penanganan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, kedua persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan lintas OPD, bukan hanya dibebankan kepada dinas yang menangani bidang terkait.

Dalam penanganan karhutla, seluruh perangkat daerah diminta mengambil peran sesuai tugas dan kapasitas masing-masing untuk mendukung upaya pencegahan maupun penanganan di lapangan.

Pesan ini menjadi penegasan bahwa persoalan daerah membutuhkan kerja bersama. Koordinasi yang lemah antarlembaga berisiko menghambat respons pemerintah terhadap masalah yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pejabat Diminta Terbuka terhadap Kritik

Selain menekankan kinerja, gubernur meminta setiap OPD memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai program serta hasil kerja pemerintah kepada publik.

Menurut Al Haris, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui pembangunan yang sedang maupun telah dilaksanakan. Ia juga mengingatkan jajarannya agar tidak bersikap antikritik.

Masukan masyarakat, lanjutnya, harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, ia menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Seluruh pejabat diminta menghindari praktik korupsi dan berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan dalam penataan birokrasi Pemprov Jambi: pergantian pejabat harus diikuti dengan tanggung jawab, kedisiplinan, dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BACA JUGA:Perombakan Kabinet Berlanjut, Prabowo Lantik 18 Pejabat Dari Menteri hingga Kapolri

Berikut 13 Pejabat Eselon II yang Dilantik

1. Tandry Adi Negara – Kepala Bappeda Provinsi Jambi.
2. Arif Munandar – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
3. Jhon Eka Powa – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jambi.
4. Agus Heriyanto – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
5. Muhammad Ali Zaini – Inspektur Daerah Provinsi Jambi.
6. Imron Rosyadi – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
7. Kemas Muhammad Fuad – Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
8. Lutfiah – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
9. Ahmad Bestari – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
10. Muhammad Harir Khodari – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
11. Ariansyah – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
12. Novriadi – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
13. Yul Tasmi – Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi.

Pelantikan ini menjadi awal bagi para pejabat untuk membuktikan kemampuan dalam menjalankan tugas baru. Tantangan berikutnya adalah memastikan arahan gubernur diterjemahkan menjadi program yang terukur, koordinasi yang efektif, dan pelayanan publik yang semakin baik. (*)