Foto ilustrasi
MUARA BUNGO – Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, diproyeksikan memiliki peran strategis dalam penguatan pertahanan militer melalui rencana pembangunan fasilitas pertahanan darat dan udara. Untuk mendukung rencana tersebut, lahan seluas 130 hektare telah dihibahkan Pemerintah Kabupaten Bungo kepada Markas Besar TNI.
Komandan Kodim 0416/Bute, Letkol Inf Yudi Susilo Yudhanto, S.E., M.A.P., membenarkan adanya hibah lahan yang dipersiapkan untuk pengembangan infrastruktur pertahanan di wilayah Bungo.
BACA JUGA:Imigrasi Jambi Telusuri Dugaan Kekerasan terhadap Warga Bungo yang Bekerja di Malaysia
Menurut Yudi, lahan tersebut direncanakan untuk mendukung dua kebutuhan utama, yakni pembangunan satuan infanteri dan fasilitas pangkalan udara.
Dari total lahan yang dialokasikan, sekitar 60 hektare diperuntukkan bagi pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). Sementara itu, 70 hektare lainnya direncanakan menjadi lokasi pembangunan Pangkalan Udara (Lanud).
“Sebanyak 60 hektare dialokasikan untuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), sedangkan 70 hektare sisanya diperuntukkan bagi Pangkalan Udara (Lanud),” ujar Yudi usai upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Makodim 0416/Bute.
Lanud Direncanakan Dilengkapi Skadron Udara
Pengembangan kawasan pangkalan udara tersebut tidak hanya mencakup pembangunan fasilitas dasar. Menurut Yudi, rencana yang disiapkan juga meliputi pembangunan Skadron G10 dan skadron helikopter serang.
Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan pertahanan udara sekaligus meningkatkan kesiapan operasional militer di kawasan Bungo dan wilayah sekitarnya.
Apabila terealisasi sesuai perencanaan, pembangunan fasilitas pertahanan darat dan udara ini akan menjadi bagian penting dari pengembangan infrastruktur militer di Kabupaten Bungo.
BACA JUGA:Tekanan Fiskal Menghimpit Bungo, Pemkab Pangkas Program yang Tak Berdampak
Yudi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bungo dan pihak swasta yang telah berkontribusi dalam penyediaan lahan untuk mendukung rencana tersebut.
Dukungan berbagai pihak, menurutnya, menjadi bagian dari upaya menyiapkan kebutuhan infrastruktur pertahanan yang direncanakan di daerah itu.
Meski demikian, realisasi pembangunan fasilitas militer tersebut masih perlu mengikuti tahapan perencanaan dan pelaksanaan sesuai kebijakan serta keputusan instansi yang berwenang. (*)