Wakil Bupati Tanjab Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E
KUALATUNGKAL – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) terus mendorong perluasan jaringan listrik ke wilayah yang hingga kini belum menikmati layanan PLN secara optimal.
Upaya tersebut dibahas Wakil Bupati Tanjab Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., saat melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dalam pertemuan itu terungkap, sebanyak 25 lokasi di delapan kecamatan Tanjab Barat masuk dalam alokasi Program Listrik Desa (Lisdes) 2026–2027.
Program tersebut tersebar di Kecamatan Batang Asam sebanyak tiga lokasi, Betara tiga lokasi, Bram Itam lima lokasi, Kuala Betara satu lokasi, Pengabuan delapan lokasi, Seberang Kota tiga lokasi, Tungkal Ilir satu lokasi dan Renah Mendaluh satu lokasi.
BACA JUGA:Jaringan Listrik Tak Kunjung Masuk, 40 KK di Lagan Ulu Bertahun-tahun Bergantung Genset
Namun, pembangunan jaringan listrik tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari 25 lokasi yang dialokasikan, tiga di antaranya berada di kawasan hutan.
Ketiga lokasi tersebut yakni Desa Sungai Paur di Kecamatan Renah Mendaluh, Desa Sungai Penoban di Kecamatan Batang Asam, serta Desa Muntialo di Kecamatan Betara.
Masih Ada Dusun yang Belum Terjangkau PLN
Persoalan pemerataan listrik di Tanjab Barat masih cukup besar. Data yang disampaikan dalam audiensi menunjukkan rasio elektrifikasi daerah tersebut baru mencapai 84,82 persen.
Artinya, masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh pelayanan listrik secara optimal. Bahkan, di sejumlah dusun dan parit, warga masih mengandalkan jaringan listrik swadaya.
Kondisi tersebut terlihat dari penggunaan batang pinang sebagai tiang jaringan listrik serta kabel yang dipasang secara mandiri oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tidak hanya soal sambungan baru, kualitas pasokan juga menjadi perhatian. Sejumlah wilayah, terutama kawasan ulu, masih menghadapi gangguan dan pemadaman listrik.
Kondisi geografis turut memperumit pembangunan. Akses jalan dan jembatan yang terbatas menjadi salah satu kendala ketika jaringan maupun infrastruktur kelistrikan hendak dibangun menuju lokasi-lokasi tersebut.
Wakil Bupati Tanjab Barat Katamso mengatakan pemerintah daerah siap membantu proses percepatan program tersebut, terutama dalam aspek yang menjadi kewenangan daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” ujar Katamso.
Menurutnya, Program Lisdes memiliki peran penting dalam memperluas pelayanan listrik sekaligus mendukung pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perdesaan.
Pemkab Tanjab Barat, lanjutnya, siap memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan, mulai dari penyediaan data dan koordinat lokasi hingga kesiapan akses menuju wilayah sasaran.
Tiga Lokasi Berada di Kawasan Hutan
Tantangan lain muncul pada tiga titik yang berada di kawasan hutan. Untuk lokasi tersebut, pembangunan harus memperhatikan ketentuan mengenai pemanfaatan kawasan dan perizinan.
Pemerintah daerah akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, perangkat daerah terkait, PLN serta instansi teknis lainnya agar proses pembangunan tidak terkendala persoalan administratif maupun perizinan.
Ketentuan pemanfaatan kawasan hutan juga akan menjadi bagian dari proses tersebut, termasuk mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.
“Selain memperluas akses, kami juga berharap keandalan jaringan dapat terus ditingkatkan, terutama di wilayah ulu yang masih menghadapi gangguan pasokan. Pemerintah daerah siap mendukung dari sisi kewenangan dan fasilitasi, termasuk membantu penyelesaian kendala akses jalan, jembatan, maupun kebutuhan data dan administrasi yang diperlukan,” kata Katamso.
Listrik Dinilai Penting untuk Penguatan Ekonomi
Perluasan jaringan listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan rumah tangga. Ketersediaan listrik yang memadai juga menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Tanjab Barat tumbuh 5,28 persen pada 2025, meningkat dibandingkan pertumbuhan 4,43 persen pada 2024.
Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah menilai peningkatan infrastruktur dasar, termasuk akses dan keandalan listrik, menjadi salah satu kebutuhan untuk menunjang aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Dari pemerintah pusat, Program Lisdes diarahkan untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani melalui pembangunan dan perluasan jaringan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), hingga penyambungan listrik bagi masyarakat.
BACA JUGA:Korsleting Listrik Picu Kebakaran, Mobil Ford Ranger di Muaro Jambi Hangus Total
Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan lokasi, termasuk akses jalan dan jembatan, data serta koordinat, hingga aspek administrasi dan perizinan.
Sebagai langkah lanjutan, pembahasan teknis antara pihak terkait akan dilakukan pada Oktober 2026. Forum tersebut akan membahas kebutuhan jaringan sekaligus mengecek kesiapan 25 lokasi yang telah masuk dalam alokasi program.
Pemkab Tanjab Barat berharap koordinasi pusat dan daerah tersebut dapat mempercepat realisasi Program Lisdes, sehingga wilayah yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara optimal dapat segera terjangkau dan kualitas pasokan di wilayah yang sudah berlistrik juga semakin baik. (*)